Hungaria Akan Patuhi ICC, Netanyahu Terancam Ditangkap
Awalan Berita – Perdana Menteri Hungaria yang baru, Peter Magyar, menyampaikan sikap tegas terkait hukum internasional. Pada Senin, 20 April 2026, ia menyatakan bahwa Hungaria akan melaksanakan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap kebijakan luar negeri negara tersebut. Magyar menegaskan bahwa hukum internasional harus dihormati tanpa pengecualian. Ia menyampaikan bahwa setiap individu yang menjadi target ICC harus diperlakukan sesuai aturan. Sikap ini menunjukkan perubahan arah dari kebijakan sebelumnya. Pemerintah baru ingin menegaskan komitmen terhadap institusi global. Pernyataan tersebut juga menandai posisi Hungaria dalam isu hukum internasional. Langkah ini berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik negara tersebut.
“Baca Juga: Mantan Pegawai Samsung Divonis 7 Tahun Penjara”
Pernyataan Magyar menjadi perhatian karena berkaitan dengan undangan kepada Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel tersebut diketahui menjadi target surat perintah ICC. Undangan itu disampaikan untuk menghadiri acara di Budapest pada Oktober mendatang. Langkah ini memunculkan pertanyaan terkait konsistensi kebijakan Hungaria. Magyar menjelaskan bahwa undangan tersebut bersifat umum kepada para pemimpin dunia. Ia mengundang berbagai kepala negara untuk memperingati peristiwa nasional Hungaria. Acara tersebut memperingati 70 tahun pemberontakan anti-Soviet tahun 1956. Meski demikian, situasi ini tetap menimbulkan diskusi di tingkat internasional. Keputusan tersebut menempatkan Hungaria dalam posisi diplomatik yang kompleks.
Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tahun 2024. Netanyahu dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Tuduhan tersebut berkaitan dengan konflik Israel di Gaza. Salah satu tuduhan utama adalah penggunaan kelaparan sebagai metode perang. ICC menganggap tindakan tersebut melanggar hukum internasional. Kasus ini menjadi perhatian luas dalam komunitas global. Banyak negara memantau perkembangan keputusan ICC tersebut. Tuduhan ini juga memicu perdebatan politik dan hukum di berbagai negara. Keputusan ICC menjadi dasar bagi kewajiban negara anggota. Hal ini termasuk kewajiban untuk menahan individu yang dicari.
Sebelumnya, Hungaria di bawah Viktor Orban memutuskan untuk keluar dari ICC. Keputusan tersebut diumumkan setelah pertemuan dengan Netanyahu di Budapest. Penarikan itu dijadwalkan berlaku pada 2 Juni 2026. Namun, Magyar menyatakan niat untuk membatalkan langkah tersebut. Ia ingin Hungaria tetap menjadi anggota ICC. Pemerintah baru berupaya menghentikan proses penarikan sebelum efektif berlaku. Langkah ini mencerminkan perubahan kebijakan yang signifikan. Magyar menilai keanggotaan ICC penting bagi posisi internasional Hungaria. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen terhadap hukum global. Perubahan arah ini mendapat perhatian dari komunitas internasional.
“Baca Juga: OPPO Pad Mini Hadir, Tablet Ringkas Bertenaga”
Magyar menegaskan bahwa hukum internasional harus dijalankan tanpa kompromi. Ia menyatakan bahwa setiap negara anggota ICC memiliki kewajiban yang jelas. Jika individu yang dicari memasuki wilayah Hungaria, penahanan harus dilakukan. Pernyataan ini disampaikan sebagai prinsip hukum, bukan keputusan politis. Magyar juga menekankan bahwa pemimpin dunia memahami aturan tersebut. Ia menilai tidak perlu menjelaskan hukum internasional secara rinci kepada mereka. Sikap ini memperkuat posisi Hungaria dalam kerangka hukum global. Pemerintah baru ingin menunjukkan kredibilitas di mata internasional. Ke depan, kebijakan ini dapat memengaruhi hubungan diplomatik Hungaria. Langkah ini menjadi sinyal perubahan arah dalam politik luar negeri negara tersebut.
