Penyelidikan Jenderal China Terkait Dugaan Rahasia Nuklir
Awalan Berita – Kementerian Pertahanan China meluncurkan penyelidikan terhadap Jenderal Zhang Youxia pada Januari 2026. Langkah ini menjadi sorotan besar karena Zhang merupakan perwira berpangkat tertinggi yang masih aktif. Penyelidikan diumumkan secara resmi pada Sabtu, 24 Januari 2026. Zhang menjabat sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat atau CMC. CMC merupakan badan militer tertinggi di China yang mengendalikan Tentara Pembebasan Rakyat. Selain itu, Zhang juga tercatat sebagai anggota Politbiro Partai Komunis China. Posisi tersebut menempatkannya di lingkaran elite kekuasaan nasional. Penyelidikan ini menambah daftar panjang kasus yang melibatkan pejabat militer senior. Dalam beberapa tahun terakhir, militer China menghadapi tekanan besar akibat isu disiplin dan korupsi. Pemerintah menyatakan langkah ini bertujuan menjaga integritas institusi pertahanan negara.
“Baca Juga: Krisis RAM Hantam MediaTek, Bisnis SoC Paling Terdampak”
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Pertahanan China menyebut Zhang diduga melakukan pelanggaran serius. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan disiplin dan hukum negara. Selain Zhang, anggota CMC lainnya, Liu Zhenli, juga sedang diselidiki. Kedua pejabat tersebut merupakan figur penting dalam struktur militer China. Zhang diketahui berusia 74 tahun dan bergabung dengan PLA sejak 1968. Ia tetap menjabat meski telah melampaui usia pensiun militer yang lazim. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan politik yang sebelumnya ia miliki. Penyelidikan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai stabilitas kepemimpinan militer. Pemerintah tidak merinci bentuk pelanggaran yang dimaksud. Namun, istilah pelanggaran serius sering digunakan dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Proses penyelidikan masih berlangsung secara internal.
Sejumlah media Barat mengaitkan penyelidikan ini dengan dugaan kebocoran informasi sensitif. Wall Street Journal dan The Times menyebut kemungkinan keterlibatan Zhang dalam isu nuklir. Media tersebut menduga adanya kebocoran informasi kepada Amerika Serikat. Selain itu, muncul dugaan penerimaan suap besar terkait promosi jabatan. Pemerintah China belum memberikan konfirmasi atas klaim tersebut. Beijing memilih menahan diri dari komentar mengenai spekulasi asing. Media pemerintah China menegaskan pendekatan hukum yang tegas. Global Times mengutip editorial PLA Daily yang menyoroti komitmen antikorupsi. Editorial tersebut menyatakan pejabat bersalah akan ditindak tanpa pandang bulu. Pernyataan itu menekankan bahwa jabatan tinggi tidak memberi perlindungan. Sikap ini mencerminkan pesan disiplin keras dari pimpinan pusat.
Sejak memulai masa jabatan ketiga pada 2023, Xi Jinping memperketat pengawasan internal. Kampanye antikorupsi diperluas ke militer dan lembaga politik tertinggi. Xi berulang kali menyebut korupsi sebagai ancaman pembangunan nasional. Menurutnya, korupsi melemahkan disiplin partai dan kesiapan pertahanan. Selama tiga tahun terakhir, banyak pejabat tinggi diberhentikan. Mereka termasuk dua wakil ketua CMC dan tiga anggota CMC. Selain itu, seorang menteri pertahanan dan belasan jenderal turut terseret. Langkah ini menunjukkan skala pembersihan yang luas. Militer menjadi fokus karena perannya yang strategis. Pemerintah ingin memastikan loyalitas penuh terhadap kepemimpinan pusat. Upaya ini juga memperkuat kontrol politik atas angkatan bersenjata.
“Baca Juga: Realme Note 80 Terpantau di Sertifikasi Global”
Pada pertemuan badan antikorupsi tertinggi 12 Januari 2026, Xi menyampaikan evaluasi resmi. Ia menyebut Komite Sentral CPC telah mencatat kemajuan yang solid. Kemajuan tersebut terkait peningkatan perilaku partai dan tata kelola. Namun, Xi menegaskan tantangan masih serius dan kompleks. Ia memperingatkan tidak ada tempat aman bagi pejabat korup. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi aparat negara. Penyelidikan terhadap Zhang dipandang sejalan dengan pesan tersebut. Ke depan, pemerintah diperkirakan melanjutkan langkah tegas. Fokus akan tetap pada transparansi dan kepatuhan hukum. Kasus ini juga menjadi ujian kepercayaan publik. Pemerintah berupaya menunjukkan bahwa disiplin berlaku bagi semua pihak.
