Pemerintah Respons Aksi Ojol Lewat Jalur Dialog
Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa pemerintah telah menanggapi aksi ini melalui dialog bersama perwakilan pengemudi ojol. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi pihak utama yang menangani isu ini secara teknis. Dialog tersebut bertujuan menemukan solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak.
“Kita cari win-win solution. Teknisnya memang di bawah kewenangan teman-teman Kementerian Perhubungan,” ujar Hasan saat memberi pernyataan resmi di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta.
Demonstrasi Diakui sebagai Hak Konstitusional
Hasan menegaskan bahwa aksi unjuk rasa para driver ojol merupakan hak konstitusional warga negara. Pemerintah tidak melarang aksi tersebut karena merupakan bentuk kebebasan berekspresi di negara demokrasi. Namun, ia mengimbau agar aksi tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara luas.
“Kami memahami ini sebagai bagian dari demokrasi. Tapi kami mengimbau agar aksi tetap tertib dan tidak merugikan publik,” katanya.
Kemenhub Jadi Pihak Teknis dalam Penanganan Tuntutan
Kementerian Perhubungan ditunjuk untuk menangani teknis permasalahan yang diangkat dalam aksi demo. Kemenhub akan menjadi jembatan antara pemerintah dan pengemudi ojol untuk memastikan aspirasi mereka didengar dan ditindaklanjuti.
“Dari sisi teknis, Kemenhub akan membahas langsung dengan para perwakilan driver. Mereka yang paling tahu kondisi di lapangan,” jelas Hasan.
Ia menambahkan bahwa Kemenhub memiliki kapasitas regulasi dan pengalaman dalam mengelola isu transportasi daring. Karena itu, kementerian ini dianggap paling tepat untuk merumuskan kebijakan teknis yang berpihak dan berimbang. Pemerintah berharap pendekatan langsung ini dapat meredam ketegangan serta menghindari kesalahpahaman yang berkepanjangan.
Aksi Ojol Sering Terjadi, Pemerintah Pertimbangkan Evaluasi Sistem
Saat ditanya soal kemungkinan perbaikan sistem sebagai respons terhadap aksi serupa yang sering terjadi, Hasan menyebut demonstrasi adalah hal wajar. Menurutnya, evaluasi dapat dilakukan jika ada celah sistem yang tidak berjalan optimal.
“Demonstrasi itu bagian dari demokrasi. Wajar terjadi selama dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum,” ucapnya.
“Baca Juga: Cak Imin Ungkap Momen Pertemuan dengan Paus Fransiskus”
Pemerintah Terbuka Terima Aspirasi Mitra Ojol
Pemerintah menyampaikan komitmennya untuk terus membuka ruang diskusi dengan pengemudi ojol. Hasan menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan akan dipertimbangkan secara objektif demi kepentingan bersama.
“Kementerian Perhubungan terbuka untuk menerima harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol. Kita akan terus jaga komunikasi,” tutupnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan solusi yang adil antara aplikator, driver, dan masyarakat luas.