Istana Minta Maaf soal Polemik LPG 3 Kg, Siap Evaluasi
Awalan Berita – Pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat kesulitan mendapatkan tabung LPG 3 Kg. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menegaskan bahwa pemerintah mendengar keluhan masyarakat, termasuk antrean panjang dan kelelahan yang bahkan menimbulkan korban.
“Kami benar-benar meminta maaf kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg. Kami juga mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk NGO, pengamat, dan media, untuk perbaikan kebijakan ke depan,” ujar Prita dalam program INTERUPSI “Gaduh Gas ‘Melon’, Siapa Tertuduh?” di iNews TV, Kamis (6/2/2025) malam.
Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi dalam memperbaiki tata kelola distribusi LPG 3 Kg. Menurut Prita, aspek teknis pelaksanaan kebijakan ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Perbaikan tata kelola sedang dilakukan, namun aspek teknis tetap menjadi ranah Kementerian ESDM. Hal ini perlu dipahami agar kebijakan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Selain distribusi, kenaikan harga LPG 3 Kg di tingkat pengecer menjadi perhatian serius pemerintah. Prita mengungkapkan bahwa banyak pengecer menjual LPG dengan harga di atas Rp20.000 per tabung, bahkan ditemukan kasus tabung gas yang beratnya kurang dari 3 Kg.
“Baca Juga : Gudang 5,81 Ton Timah Ilegal di Bekasi Diduga Jaringan Global”
“Kami menemukan pengecer membeli LPG dari pihak yang tidak jelas asal pangkalannya. Bahkan, beberapa tabung gas mengalami pengurangan isi melalui praktik pemindahan gas secara ilegal. Akibatnya, masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan subsidi justru dirugikan,” jelasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk mengevaluasi kebijakan LPG 3 Kg agar distribusinya lebih adil dan tepat sasaran. Koordinasi dengan berbagai pihak akan terus diperkuat guna mencegah praktik curang yang merugikan masyarakat kecil.
Pemerintah menyoroti praktik oplosan LPG 3 Kg yang merugikan masyarakat dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem distribusi agar lebih transparan serta tepat sasaran. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, mengungkapkan bahwa banyak keluhan dari pengguna LPG 3 Kg yang mengalami perubahan signifikan dalam pemakaian gas mereka.
“Kami menemukan kasus seorang pedagang gorengan yang biasanya menggunakan satu tabung LPG 3 Kg selama 10 hari, tetapi tiba-tiba hanya bertahan lima hari. Saat tabung digoyang, ternyata ada kandungan air di dalamnya. Ini jelas praktik oplosan yang merugikan masyarakat,” ungkap Prita dalam program INTERUPSI “Gaduh Gas ‘Melon’, Siapa Tertuduh?” di iNews TV, Kamis (6/2/2025) malam.
Pemerintah berupaya memastikan bahwa LPG bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menurut Prita, sistem distribusi harus diawasi dengan ketat agar kualitasnya tetap terjamin hingga sampai ke tangan pengguna. Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi gas bersubsidi berjalan dengan baik.
“Negara hadir untuk mengawasi sistem distribusi agar kualitasnya tetap terjaga dan diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat miskin. Selain itu, masyarakat yang tidak berhak seharusnya tidak mengambil bagian dari subsidi ini,” tegas Prita.
Pemerintah akan terus memperbaiki mekanisme distribusi dan pengawasan LPG 3 Kg agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kelangkaan, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan manfaat subsidi dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Baca Juga : Indonesia-Iran Siap Buka Penerbangan Langsung Jakarta-Teheran”
