Awalan Berita – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melanjutkan program renovasi sekolah di seluruh Indonesia. Berdasarkan data dari Dapodik (Data Pokok Pendidikan), pemerintah telah mengidentifikasi sekolah-sekolah yang membutuhkan renovasi, mencakup informasi lengkap seperti nama, alamat, dan jenis bantuan yang diperlukan.
Pada tahun 2025, pemerintah memprioritaskan renovasi sekolah yang sudah ada dibandingkan membangun sekolah baru. “Langkah ini secara teknis lebih mudah dilakukan karena sekolah-sekolah tersebut sudah berfungsi sebagai layanan pendidikan bagi masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti, Kamis (19/12/2024).
Program renovasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penambahan ruang kelas untuk sekolah yang kekurangan fasilitas, perbaikan bangunan dengan kerusakan berat akibat usia atau bencana alam, serta pembangunan ruang belajar baru bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Strategi kami untuk PAUD adalah mengafirmasi yang sudah ada, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat,” tambahnya.
Untuk mendukung realisasi program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,1 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan secara efektif untuk memastikan renovasi berjalan tepat sasaran. Selain itu, arahan langsung dari Presiden akan mempercepat pelaksanaan renovasi melalui mekanisme baru. Termasuk pelibatan lebih aktif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Renovasi ini bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan sehingga dapat mendukung proses belajar-mengajar yang lebih baik. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman, aman, dan memadai bagi siswa dan guru di seluruh Indonesia.
“Baca Juga : Kakek Pemain Sepak Bola Meninggal di Lapangan, Viral di Media”
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk mempercepat program renovasi sekolah. “Akselerasi ini tidak hanya bertujuan mempercepat perbaikan infrastruktur. Tetapi juga membantu menggerakkan perekonomian daerah melalui pembelian material dari toko lokal dan melibatkan tenaga kerja masyarakat sekitar sekolah,” ujar Abdul Mu’ti.
Namun, pelaksanaan program ini masih menunggu terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) baru. Jika disetujui, salah satu mekanisme yang akan digunakan adalah direct transfer, yaitu pengiriman dana langsung ke sekolah-sekolah yang membutuhkan renovasi. Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan dan memastikan anggaran digunakan secara efektif di lapangan.
Renovasi yang dilakukan mencakup perbaikan fasilitas yang rusak, pembangunan ruang kelas baru, dan peningkatan sarana untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik sekolah, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan semua siswa di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dengan infrastruktur yang memadai, siswa dan guru dapat menjalani proses belajar-mengajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
Selain itu, program ini juga menjadi peluang untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas. Pemerintah optimis bahwa dengan renovasi yang tepat sasaran, kualitas pendidikan di Indonesia akan terus meningkat, mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.
“Baca Juga : Dinas Kebudayaan Jakarta Diduga Korupsi Rp150 Miliar, Fiktifkan Kegiatan”